Disdukcapil

Pesisir Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rapat Koordinasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vunerability Atlas (FSVA) di hadiri Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang diwakili Jft. Analis kebijakan Yusmardianto, SH.MM bertempat diruang Pertemuan Dinas Perikanan dan Pangan, Selasa (31/10).

Rapat di buka oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Fidaus di dampingi oleh Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Yolli Aang serta Kepala Bidang Ketahanan dan Kerawanan Pangan Des.

Sebagaimana diketahui ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi tersebut dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Fidaus ditengah memimpin rapat Koordinasi Tim Penyusunan FSVA tahun 2023 sebagaimana surat undangan bernomor : 362/1513/Setda/X/-PS/2023 tertanggal 25 Oktober 2023 yang dihadiri para petugas penyusun FSVA tahun 2023.

“FSVA sudah dipergunakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dalam menentukan lokasi program Kawasan Madiri Pangan dan program KRPL begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia juga sudah mempergunakan FSVA untuk menentukan Program Penanganan Daerah Rawan,dan progrm Scale Up Nutrition (Sun) dari Bappenas, “ Ungkapnya.

Ia melanjutkannya begitu juga dengan Pemprov Sumbar dalam menentukan program kegiatannya sudah mengacu pada FSVA agar visi misi Gubernur Sumatera Barat menjadi tepat sasaran salah satunya melalui program Nagari Mandiri Pangan. “FSVA mampu menghadirkan nagari-nagari yang mengalami kerawanan pangan dan gizi, selanjutnya diharapkan kepada perangkat daerah terkait agar saling berkolaborasi mengeroyok suatu nagari yang dianggap rawan terhadap pangan,” Ungkapnya.

“Rapat ini dilaksanakan agar data yang diperoleh dari lapangan memiliki keseragaman dengan data yang berasal dari Perangkat Daerah,” Katanya.