Disdukcapil

Painan (08/10). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2020 dan diselenggarakan secara virtual yang diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Rakornas dibuka oleh Menteri Dalam Dalam Negeri R.I, Prof. Dr. Tito Karnavian pada pukul 08.30 WIB dengan tema “Penguatan Kualitas Layanan Adminduk Menuju Satu Data Kependudukan”.

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan rakornas ini adalah untuk memantapkan komitmen suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020, implementasi integrasi data hasil Sensus Penduduk 2020, meningkatkan kualitas layanan Adminduk di seluruh Indonesia, serta memastikan pencapaian target kinerja Dukcapil sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri 2020 – 2024.

Kepala Dinas Dukcapil, Evafauza Yuliasman, SE, M.Si, Dt. M.A Tigo Lareh, disela mengikuti rakornas ini menyatakan bahwa seluruh aparatur Dinas Dukcapil harus bisa melaksanakan komitmen yang disepakati dalam rakornas. Ada empat poin utama yang menjadi komitmen dari hasil rakornas ini yaitu, Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020, Implementasi Integrasi Data hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk di Seluruh Indonesia dan memastikan pencapaian Target Kinerja Dukcapil.

Rumusan hasil rakornas ini juga akan dibahas pada rapat koordinasi ditingkat dinas pada rapat bulanan yang akan segera dilaksanakan. “Aparatur Dukcapil tentu memiliki tanggung jawab terhadap komitmen ini dan akan segera dirumuskan tugas-tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang diberikan kepada aparatur dukcapil kabupaten” tutup Kepala Dinas. (Ant)