Berita Pilihan

Kamis, 30 Jun 2022, 21:20:27 WIB - 63 | operator

Painan (28/06). Dinas Dukcapil Kabupaten Pesisir Selatan ikuti Sosialisasi Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 di Gedung Operation Room Kantor Bupati Pesisir Selatan, kegiatan sosialisasi ini tentunya sangat membantu OPD instansi nantinya dalam melaksanakan tugas baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kamis 30 Juni 2022.

Peserta Sosialisasi pada sesi pertama dihadiri oleh Kepala OPD, Sekretaris dan Kasubag Keuangan dan Perencanaan se Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Sesi Kedua dihadiri oleh KPA dan PPTK OPD se Kabupaten Pesisir Selatan.

Acara di buka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bapak Mawardi Roska, S.IP dan Narasumber Kepala Dinas BPKPAD Hellen Hasmaita Sari, SE, Ak, M. Ec Dev dan Kepala Bidang Anggaran Dinas BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Elien Susi Andri, S.T.

Dalam sambutanya Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Standar Harga Satuan ini bertujuan untuk menyamakan presepsi kepada semua penyelenggara dan penata usahaan Keuangan seperti PA, KPA, PPTK, Bendahara dan Kasubag Keuangan dan Perencanaan sebagai verifikator untuk menyusun dan mempertanggungjawabkan Keuangan secara benar dan Akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana secara baik dan benar. Mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ. Juga ditekankan perlunya komitmen dan pola pikir yang baik untuk menciptakan etos kerja kearah lebih baik sehingga dalam bekerja lebih enjoy dan terhindar dari masalah hukum. Apabila kita telah bekerja secara benar dan baik sesuai dengan aturan yang berlaku maka otomatis kita bisa bekerja dengan tenang dan terhindar dari jeratan Hukum. Pada saat ini pemerintah terus berupaya menciptakan aturan untuk menciptakan prilaku kerja yang efektif dan efisien serta mengurangi pemborosan serta menutup titik lemah kebocoran anggaran oleh penyelenggara Pemerintahan. Sehingga tujuan pemerintah mencapai Good Govean dan Clean Goverman dapat diwujudkan. Kemudian Kepala Dinas BPK PAD dalam paparanya menyampaikan bahwa Standar Harga Satuan seperti yang diatur oleh Perbub No. 14 tahun 2022 adalah merupakan pedoman bagi penyusun dan penatausahaan Keuangan mulai perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Standar Harga Satuan ini dibuat berpedoman kepada Perpres No. 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mencakup :

1. Satuan biaya honorer

2. Satuan biaya perjalan dinas

3. Satuan biaya rapat dinas

3. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas

4. Satuan biaya pemeliharaan

Selanjutnya Kepala Dinas BPKPAD menyampaikan bahwa penyusunan Standar Harga satuan ini dibuat melalui kajian dan studi yang mendalam dan terukur sehingga dalam pelaksanaanya nanti diharapkan dapat menjadi pedoman dan meminimalisir kesalahan dan kebocoran dalam anggaran sehingga program dan kegiatan berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran, sesuai aturan yang berlaku dan menghindari para pengambil kebijakan dan pelaksana dari masalah hukum terhadap pemeriksaan internal dan eksternal.

Acara ditutup oleh Kepala Dinas BPKPAD setelah terlebih dahulu dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab.

---