Headline News

header-int

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Posted by : Administrator

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01   Telp. (0756) 22143    Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :        /      /Kpts/DKPS-PS/2017

 

TENTANG

 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

 

Menimbang  :

    1. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
    2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan;

Mengingat   :

        1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
        2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

 

        1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan :

 

KESATU        :    

 

 

 

KEDUA         :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA        :

Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  4. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

     Ditetapkan     di    Painan

pada tanggal         Oktober  2017

 

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

 

 

 

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si

NIP. 19670712 199202 1 001

 

 

 

LAMPIRAN I

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

 

 

NOMOR

TNGGAL

TENTANG

:

:

:

700/      /Kpts/DKPS-PS/2017

     OKTOBER  2017

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01   Telp. (0756) 22143    Email : Disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR :  700/      /Kpts/DKPS-PS/2018

 

TENTANG

 

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

 

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

 

Menimbang  :

          1. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesian Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016 – 2018 Dinas Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
          2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat   :

              1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

 

 

              1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
              2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
        1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
        2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
        3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
        4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

 

        1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
        2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
        3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N  :

Menetapkan :

 

KESATU        :    

 

 

 

KEDUA         :

 

 

 

KETIGA        :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEEMPAT     :

Menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan acuan dan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  4. Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

 

  1. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan     di    Painan

pada tanggal  02  Mei  2018

 

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESISIR SELATAN,

 

 

 

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si

NIP. 19670712 199202 1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN

 

 

NOMOR

TNGGAL

TENTANG

:

:

:

700/      /Kpts/DKPS-PS/2018

 02  MEI  2018

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

 

 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah Informasi guna Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan
© 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Follow Me : Facebook Youtube